Sabtu, 22 Mei 2010

Tidak Fair?

Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti Workshop Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Jaminan Kesehatan.  Saat diskusi, saya tergabung di kelompok yang membahas Iuran -- saya mah banyak diam saja, biarkan boss yang berbicara. Alhamdulillah, sempat menuliskan masukan untuk RPerpres -- entah dibaca atau tidak :D. Diskusi mengenai iuran jaminan sosial menarik, menurut saya.

Kita mulai dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu nominal tertentu". Selanjutnya, masih dalam UU tersebut, dalam pengaturan mengenai iuran Program Jaminan Kesehatan, pada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3:


(1) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

(2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.

(3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.

Kemudian dalam RPerpres tentang Jaminan Kesehatan diatur lebih detail mengenai iuran peserta. Intinya sama dengan pengaturan iuran jaminan kesehatan dalam UU. Di dalam RPerpres diatur mengenai berapa persentase gaji atau upah yang menjadi iuran jaminan kesehatan dan sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Gaji atau upah yang menjadi dasar penghitungan iuran ditentukan batas minimal dan batas maksimalnya dan ditinjau secara berkala setiap 2 tahun sekali. Begitu juga dengan iuran yang berdasarkan nominal, juga ditinjau setiap 2 tahun sekali.

Besarnya gaji atau upah yang diterima peserta berbeda-beda; sementara persentase iuran sama -- kalau secara nominal maka jumlah iurannya akan berbeda-beda. Sementara itu, manfaat (benefit) yang diterima dari program jaminan kesehatan adalah sama (sudah ditetapkan standarnya). Oh iya, yang ditanggung dalam program jaminan kesehatan adalah peserta dan anggota keluarganya sampai 4 orang, jika ada tambahan maka harus menambah iuran. Saya berpikiran; itu tidak fair -- iuran yang dibayarkan (bisa) berbeda-beda tetapi manfaat yang diterima sama.

Contohnya katakanlah 2 PNS yang berbeda golongan yang menjadi peserta program jaminan kesehatan. Kita anggap yang ditanggung dari 2 PNS ini sama, yaitu dirinya dan 4 orang anggota keluarganya. Iuran untuk PNS adalah 2% ditanggung peserta dan 2% ditanggung Pemerintah (sebagai pemberi kerja). PNS A gajinya katakanlah Rp2 juta per bulan, sementara PNS B karena golongannya lebih tinggi gajinya Rp4 juta per bulan. Iuran yang ditanggung PNS A adalah Rp40.000,00 (2% x Rp2 juta); sementara PNS B Rp80.000,00. Dilihat dari nominal iurannya maka ini terlihat tidak fair. PNS B mengiur lebih banyak padahal manfaat dan tanggungannya sama dengan PNS A. Ini perhitungan dengan asumsi iuran adalah persentase dari gaji pokok. Iuran akan makin jauh selisihnya jika diperhitungkan dari take home pay dari PNS yang mendapat remunerasi. Ini baru contoh PNS saja. Memang benar bahwa ada batas bawah dan batas atas besarnya gaji atau upah yang menjadi dasar perhitungan iuran; tapi menurut saya tetap saja akan ada perbedaan nominal iuran antara pekerja yang gajinya berbeda-beda besarnya. Ini baru contoh sesuatu yang dalam pikiran saya tidak fair di dalam peserta yang menerima gaji atau upah.

Bagaimana jika dibandingkan dengan peserta yang tidak menerima upah dan peserta penerima bantuan iuran yang iurannya berdasarkan nominal tertentu dibandingkan dengan peserta penerima gaji atau upah yang iurannya berdasarkan persentase dari gaji atau upah. Hal semacam yang saya contohkan di atas bisa saja terjadi. Dalam program jaminan kesehatan, it seems not fair dalam hal iuran peserta.

Dalam Workshop RPerpres Jaminan Kesehatan muncul usulan semua iuran peserta adalah dalam nominal tertentu dan ditentukan besarnya tiap kepala (artinya yang ditanggung untuk 1 uiran adalah 1 orang peserta saja). Menurut saya, itu akan lebih mudah dikelola; ada kepastian jumlah iuran, fair (besarnya iuran sama untuk semua peserta; manfaat yang diterima sama; yang ditanggung sama); dan kepastian berapa jumlah peserta yang akan ditanggung. Tapi..... Undang Undang kan berkata lain. Jadi, setelah saya pikir-pikir maka usulan ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Apa Undang-Undangnya perlu diamandemen? Dilaksanakan saja belum. :D

Program jaminan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas (Pasal 19 UU 40/2004). Prinsip asuransi sosial meliputi (a) kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; (b) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; (c) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; dan (d) bersifat nirlaba. Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Saya pikir semua ketentuan peraturan mengenai program jaminan kesehatan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Tadi sempat kepikiran bagaimana kalau iuran yang berbeda mendapat manfaat jaminan kesehatan yang berbeda, semacam ada kelas-kelas begitu. Tapi ini kan nggak sesuai prinsip ekuitas?

Melalui tulisan ini saya ingin memperoleh penjelasan mengenai sesuatu yang saya anggap tidak fair itu. Semoga ada yang memberi pencerahan. Saya masih perlu banyak belajar mengenai SJSN dan asuransi sosial.
http://rmu87.multiply.com/journal/item/15/Tidak_Fair

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar anda