Sabtu, 18 Desember 2010

Cara Mudah Membatasi Konsumsi BBM Bersubsidi

Di dalam perhitungan besaran anggaran subsisi, ada asumsi konsumsi BBM bersubsidi sekian juta kiloliter. Bisa nggak ya asumsi yang sekian juta kiloliter itu (atau besaran anggaran subsidi yang sekian triliun itu) menjadi batasan atas konsumsi BBM bersubsidi. Artinya, jika konsumsi BBM bersubsidi sudah sama dengan asumsi (alias jatahnya sudah habis) atau anggaran subsidinya sudah habis, maka tidak ada lagi BBM bersubsidi. Pada saat itu, pom-pom bensin akan memasang tulisan ''PREMIUM BERSUBSIDI SUDAH HABIS'' dan yang dijual adalah BBM yang tidak bersubsidi.

Mungkin, dengan cara ini setiap pembahasan anggaran akan terjadi pembahasan yang alot: menentukan berapa banyak BBM yang disubsidi dan berapa besar anggaran subsidinya. Di saat jatah BBM subsidi sudah hampir habis, akan terjadi keributan karena orang-orang berebutan BBM murah, dan mungkin akan saling menyalahkan; siapa sih yang boros pake BBM. Semoga saja nggak sampai bacok-bacokan atau lebih dari itu.

Hahaha, sekadar ide yang terlintas...

Sabtu, 22 Mei 2010

Tidak Fair?

Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti Workshop Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Jaminan Kesehatan.  Saat diskusi, saya tergabung di kelompok yang membahas Iuran -- saya mah banyak diam saja, biarkan boss yang berbicara. Alhamdulillah, sempat menuliskan masukan untuk RPerpres -- entah dibaca atau tidak :D. Diskusi mengenai iuran jaminan sosial menarik, menurut saya.

Kita mulai dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu nominal tertentu". Selanjutnya, masih dalam UU tersebut, dalam pengaturan mengenai iuran Program Jaminan Kesehatan, pada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3: