Jumat, 11 Juli 2008

Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur di Korea Selatan

Maman Suhendra
Kasubbid Risiko Infrastruktur Transportasi, PPRF - BKF, Departemen Keuangan
Alumni KDI School of Public Policy & Management Korea Selatan

Salah satu kunci bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sebagai ilustrasi, infrastruktur transportasi yang andal akan dapat menjamin pergerakan manusia dan barang secara efektif dan efisien sehingga mampu menekan biaya (cost) yang pada gilirannya akan mendorong investasi dan produksi.

Saat ini kondisi infrastruktur Indonesia masih memprihatinkan. Untuk sektor jalan, panjang jaringan jalan rata-rata hanya 217 km per 1000 km2. Padahal, jalan merupakan infrastruktur transportasi utama Indonesia. Sektor jalan harus melayani lebih dari 84% total penumpang. Bahkan untuk pengangkutan barang, jalan melayani porsi sekitar 91,25% dari total muatan.

Sektor perkeretaapian yang memiliki karakteristik transportasi massa juga masih belum mampu memainkan peran dengan baik. Kontribusi sektor ini dalam sistem komuter Jakarta, wilayah terpadat Indonesia, hanya sekitar 2,5%. Sementara kontribusi untuk perjalanan jarak jauh juga masih sangat kecil (7,32% untuk penumpang dan 0,63% untuk barang) dan baru melayani pulau Jawa dan Sumatra. Dari total panjang jalur kereta api 6.797 km yang ada, hanya 4.675 km (69%) yang dioperasikan.

Di sektor kelistrikan Indonesia menghadapi masalah kekurangan pasokan pada beberapa wilayah. Untuk mengatasi krisis ini dibutuhkan 2 juta sambungan baru setiap tahun agar pada tahun 2020 tujuan “electricity for all” dapat tercapai. Secara keseluruhan, rasio elektrifikasi Indonesia masih berada pada kisaran 58%. Bila menggunakan asumsi jumlah penduduk tahun 2005 yang hampir 219 juta jiwa, ini berarti baru sekitar 58% penduduk Indonesia atau sekitar 127 juta penduduk Indonesia yang dapat menikmati pelayanan jasa listrik. Sedangkan 42% lainnya, atau sekitar 92 juta penduduk masih belum bisa menikmati jasa listrik.

Peningkatan akses akan infrastruktur yang lebih baik memerlukan investasi yang luar biasa besar. Untuk periode 2005-2009 saja secara rata-rata diperlukan investasi sebesar US$ 13 miliar per tahun. Oleh karenanya, partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur menjadi amat penting guna menutupi kesenjangan kebutuhan investasi yang ada. Pemerintah pun telah memfasilitasi keterlibatan swasta tersebut melalui model kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnership/PPP) dengan skema pembagian risiko yang transparan. Namun, harus diakui bahwa implementasi PPP di Indonesia masih menemui banyak kendala. Padahal, di sejumlah negara lain, konsep PPP ini telah berhasil dalam mendorong pembangunan infrastruktur.

PPP Model Korsel

Salah satu contoh negara yang sukses melaksanakan PPP dalam pembangunan infrastruktur di dunia adalah Korea Selatan (Korsel). Dalam kurun waktu satu dasawarsa, Korsel telah berhasil meningkatkan fasilitas infrastruktur dengan partisipasi swasta yang semakin baik.

Sistem PPP yang dikembangkan merupakan konsep kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Sebagai pelengkap investasi Pemerintah, PPP tidak hanya mendukung penyediaan infrastruktur ekonomi seperti jalan dan rel kereta api, tetapi juga infrastruktur sosial seperti sekolah dan cagar budaya.

Peran swasta dalam program kemitraan penyediaan infrastruktur meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, peran swasta dalam penyediaan infrastruktur masih pada angka 3,8% dari total kebutuhan investasi. Di tahun 2006 peran tersebut meningkat hampir 4 (empat) kali lipat menjadi 14,8% dari total kebutuhan investasi. Hal ini menandakan bahwa sektor swasta telah menjadikan program kemitraan penyediaan infrastruktur sebagai salah satu alternatif menarik untuk berinvestasi.

Tabel: Tren Investasi Infrastruktur Pemerintah & Swasta Korea Selatan (dalam triliun won Korea)

Tahun

‘98

99

00

01

02

03

04

05

06

Total Investasi Infrastruktur (A)

13,2

15,1

16,2

16,6

17,2

19,6

19,1

20,9

21,6

Investasi Pemerintah

12,7

14,3

15,2

16,0

16,0

18,4

17,4

18,3

18,4

Investasi Swasta (B)

0,5

0,8

1,0

0,6

1,2

1,2

1,7

2,6

3,2

Porsi Investasi Swasta (B/A, %)

3,8

5,3

6,2

3,6

7,0

6,1

8,9

12,4

14,8


Sumber: PIMAC-KDI (2007)

Komitmen pemerintah Korsel untuk meningkatkan peran swasta dalam investasi infrastruktur telah dimulai sejak 1994 dengan pemberlakuan undang-undang kemitraan pemerintah-swasta, the Promotion of Private Capital into Social Overhead Capital Investment Act. Komitmen ini kemudian lebih diperkuat dengan revisi atas undang-undang tersebut menjadi the Act on Private Participation in Infrastructure pada tahun 1999 yang mencakup pembagian risiko dan penjaminan pendapatan minimum bagi pihak swasta yang terlibat dalam kemitraan penyediaan infrastruktur. Dalam revisi undang-undang tersebut, Pemerintah juga mendirikan satu badan khusus yang fokus menyediakan asistensi teknis atas program kemitraan ini (sekarang bernama PIMAC, Public and Private Infrastructure Investment Management Center).

Selain dukungan legal dan institusional, Pemerintah juga menyiapkan dukungan dalam bentuk lain. Pertama, dalam rangka penyediaan infrastruktur, badan usaha pemegang hak konsesi dapat memiliki hak apropriasi tanah dan dapat menggunakan atau membeli aset publik secara cuma-cuma atau pada harga yang lebih rendah. Kedua, Pemerintah dapat memberikan subsidi konstruksi dan jaminan pendapatan minimum kepada pemegang hak konsesi. Ketiga, Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pajak bagi beberapa item terkait dengan pembangunan infrastruktur. Keempat, Pemerintah memberikan kompensasi bagi proyek-proyek yang terpaksa dihentikan karena alasan yang tak terhindarkan. Kelima, bagi proyek-proyek PPP dapat diberikan jaminan kredit sehingga dapat menunaikan kewajiban keuangan secara tepat waktu.

Ada 15 (lima belas) kategori infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, yakni jalan, perkeretaapian, pelabuhan laut, komunikasi, sumber daya air, energi, lingkungan, logistik, bandar udara, kebudayaaan dan pariwisata, akomodasi militer, fasilitas pendidikan, kehutanan, perumahan rakyat, dan fasilitas kesejahteraan. Kementerian teknis bertanggung jawab atas penyusunan dan pengkoordinasian rencana investasi sektor. Kementerian teknis juga melakukan pengelolaan dan pengawasan atas proyek-proyek PPP sektoral.

Dari beberapa skema implementasi PPP, Korsel kerap menggunakan 2 (dua) skema, yaitu skema BTO (Build-Transfer-Operate) dan BTL (Build-Transfer-Lease). Pada dua skema ini, pihak swasta sama-sama membangun dan mengoperasikan fasilitas infrastruktur, namun untuk BTO pihak swasta menerima pendapatan dari pemakai jasa, sementara untuk BTL pihak swasta menerima pendapatan dari Pemerintah. Skema BTO dapat digunakan untuk proyek inisiatif pemerintah (solicited projects) maupun swasta (unsolicited projects), sementara BTL digunakan untuk proyek inisatif Pemerintah saja.

Untuk skema BTO, sektor-sektor infrastruktur yang menarik swasta menurut jumlah proyek per Juni 2007 adalah jalan (32,1%), pelabuhan (30,2%), logistik (20,7%), perkeretaapian (11,3%), dan lingkungan (5,7%). Dalam skema BTL, swasta lebih tertarik pada sekolah (63,4%), lingkungan (26,6%), budaya (5,0%), asrama militer (2,9%), sektor perkeretaapian (1,4%), dan balai latihan kerja (0,7%). Yang tak kalah menarik adalah dari total 161 proyek BTO per Juni 2007 tersebut, terdapat 92 proyek (hampir 60%) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sementara sisanya oleh Pemerintah Pusat.

Catatan bagi Indonesia

Korsel merupakan contoh sukses kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur. Regulasi yang jelas dan dukungan yang memadai telah memungkinkan pihak swasta menjadi mitra berkelanjutan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur.

Di Indonesia, peraturan terbaru terkait program kemitraan pemerintah dan swasta ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Namun, peraturan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar lebih operasional. Beberapa isu penting penyempurnaan dalam Perpres ini adalah ketentuan izin pengusahaan, kompensasi untuk unsolicited project, larangan pengalihan saham/perjanjian kerja sama, institusi pemberi kontrak, bentuk dan lingkup dukungan pemerintah, pelaksanaan negosiasi, pengaturan izin pengusahaan, perluasan lingkup jenis infrastruktur, penyediaan lahan, dan land capping.***

::Sebagian dari isi artikel ini telah dimuat dalam harian Investor Daily edisi 13 Februari 2008::


2 komentar:

  1. Pembahasannya menarik, menambah wacana (walau sejauh ini saya baru mengenal ttg Design Build). Saya hanya wondering, apakah model yg dipakai oleh KorSel applicable u/Indonesia, apa tdk terlalu complicated?

    BalasHapus
  2. Untuk Indonesia, petunjuk pelaksanaan PPP adalah Perpres 67 Tahun 2005 dan PMK 38/2006.

    BalasHapus

Komentar anda