Unduh Publikasi: Buletin Info Risiko Fiskal

Sejak bulan Juni 2010, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menerbitkan buletin Info Risiko Fiskal. Penerbitan IRF atau Info Risiko Fiskal merupakan wujud keinginan PPRF untuk memperkenalkan diri. PPRF berharap dengan adanya IRF, selain dapat mengenalkan PPRF dapat juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pembaca khususnya para pegawai Kementerian Keuangan tentang risiko fiskal sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan sinergi yang pada akhirnya menghasilkan output yang optimal.

Apa Itu Risiko Fiskal?

Ada beberapa definisi risiko fiskal dari berbagai sumber. Cebotari, Aliona, dkk (2008) mendefinisikan risiko fiskal sebagai “the possibility of deviations in fiscal variables from what was expected at the time of the budget or other forecast”. Risiko fiskal adalah kemungkinan penyimpangan dalam variabel-variabel fiskal dari apa yang diharapkan pada saat penyusunan anggaran maupun perkiraan lainnya. Sumber risiko fiskal terutama berasal dari guncangan ekonomi makro dan realisasi kewajiban kontinjensi.

Brixi, Hanna Polackova dan Allen Schick (2002) mendefinisikan risiko fiskal sebagai “a source of financial stress that could face a government in the future”. Risiko fiskal adalah sumber tekanan finansial yang mungkin dihadapi oleh pemerintah di masa depan. Risiko fiskal terutama terjadi karena terjadinya peristiwa yang tidak tentu. Risiko fiskal sering dihubungkan dengan kewajiban kontinjensi pemerintah.

Schick, Allen (tanpa tahun, dapet presentasinya dari sini) memberikan alternatif definisi risiko fiskal sebagai “the contingency of future revenues or expenditures on uncertain future events”.

Sementara itu, dalam subbab Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun 2012, risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Risiko fiskal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain realisasi ekonomi makro yang berbeda dengan asumsi yang digunakan dalam menyusun APBN, syarat dan ketentuan dalam utang Pemerintah Pusat, realisasi kewajiban kontinjensi Pemerintah, dan konsekuensi kebijakan desentralisasi fiskal.

Kultwit @rmu87 tentang Pengungkapan #risikofiskal dalam Nota Keuangan

gambar dari infokorupsi.com

1. Sejak Nota Keuangan (NK) th 2008, Pemerintah ungkap #risikofiskal.
2. Pengungkapan #risikofiskal dilandasi bahwa pemerintah menghadapi ketidakpastian2.
3. Ketidakpastian tsb dpt bersumber dr dinamika ekonomi makro maupun aktivitas2 pemerintah yg menimbulkan kewajiban kontinjensi. #risikofiskal
4. Dinamika eko. makro dpt sebabkan realisasi APBN beda dgn rencana shg berpengaruh thd pencapaian tujuan APBN #risikofiskal
5. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan #risikofiskal yg membebani APBN jika tidak diantisipasi.
6. Selain pengungkapan #risikofiskal, pemerintah mendirikan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF)

Cara Mudah Membatasi Konsumsi BBM Bersubsidi

Di dalam perhitungan besaran anggaran subsisi, ada asumsi konsumsi BBM bersubsidi sekian juta kiloliter. Bisa nggak ya asumsi yang sekian juta kiloliter itu (atau besaran anggaran subsidi yang sekian triliun itu) menjadi batasan atas konsumsi BBM bersubsidi. Artinya, jika konsumsi BBM bersubsidi sudah sama dengan asumsi (alias jatahnya sudah habis) atau anggaran subsidinya sudah habis, maka tidak ada lagi BBM bersubsidi. Pada saat itu, pom-pom bensin akan memasang tulisan ''PREMIUM BERSUBSIDI SUDAH HABIS'' dan yang dijual adalah BBM yang tidak bersubsidi.

Mungkin, dengan cara ini setiap pembahasan anggaran akan terjadi pembahasan yang alot: menentukan berapa banyak BBM yang disubsidi dan berapa besar anggaran subsidinya. Di saat jatah BBM subsidi sudah hampir habis, akan terjadi keributan karena orang-orang berebutan BBM murah, dan mungkin akan saling menyalahkan; siapa sih yang boros pake BBM. Semoga saja nggak sampai bacok-bacokan atau lebih dari itu.

Hahaha, sekadar ide yang terlintas...